TEORI SISTEM MEDIA MASSA KONTEMPORER

Teori Media Pembangunan

Teori ini berkembang dinegara-negara berkembang. Teori ini muncul karena adanya beberapa kondisi yang mana teori-teori pers yang ada tidak didukung adanya infrastruktur komunikasi, ketrampilan professional, sumber daya produksi, budaya yang dianut, tersedianya audiens dan ketergantungan secara umum pada produk tegnologi, ketranpilan dan budaya. Masyarakat dalam Negara berkembang sangat menginginkan pembangunan ekonomi, politik, social, budaya dan sebagainya, sehingga secara normative media harus bermuara pada hal-hal tersebut.

Tujuan dari teori ini adalah :

1. Mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
2. Mendukung usaha kejar ketertinggalan cultural dan informasi dibanding Negara maju.
3. Mendukung demokratisasi.
4. Mendukung usaha menggalang solidaritas dengan Negara-negara berkembang lainnya.
   

Prinsip teori pembangunan :

1. media menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sesuai dengan kebijakan nasional.
2. Kebebasan media dibatasi oleh prioritas ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat.
3. Memprioritaskan isi tentang kebudayaan dan bahasa nasional.
4. Media memprioritaskan informasi tentang Negara yang sedang berkembang.
5. Para wartawan dan karyawan media memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam mengumpulkan informasi dan penyebarluasan.
6. Untuk kepentingan pembangunan Negara memiliki campur tangan dengan : membatasi operasi media, sensor, subsidi, otoritas dan pengendalian langsung dapat dibenarkan.
   

Teori Media Demokratik Partisipan

Teori ini sebenarnya merupakan reaksi dari ragam teori normative media dalam mesyarakat liberal, tetapi telah bergabung dengan system media pembangunan yang menekankan pada “masyarakat” sebagai titik sentral – keterlibatan masyarakat dan komunikasi secara horizontal. Teori media Demokratik Partisipan berkembang di tengah semakin kuatnya kritik terhadap praktek media massa yang mengarah pada monopoli dan dominasi media massaa besar yang didukung oleh kekuatan modal. Teori Media Demokratik Partisipan berusaha menjawab kebutuhan masyarakat untuk menggunakan media. Teori ini mendukung pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi lokal yang relevan, hak untuk menjawab dan hak untuk menggunakan informasi dalam interaksi dan aksi sosial pada skala kecil dari setting komunitas, kelompok-kelompok kepentingan dan sub kultur.

Secara praktis, teori ini dapat dilihat pada keberadaan beragam media massa di tengah masyarakat, misalnya : pers alternatif/pers bawah tanah, radio “gelap”, televisi kabel komunitas, mikro media di pedesaan, media rukun tetangga, majalah dinding, dan media untuk wanita dan etnik minoritas. Istilah “Demokratik Partisipan” menunjukkan kekecewaan publik terhadap partai politik dan sistem media yang telah mapan dan ternyata gagal dalam menjalin hubungan dengan masyarakat.

Prinsip teori media demokratik partisipan :

1. Setiap warga Negara secara individu dan kelompok minoritas mamiliki hak untuk pemanfaatan media (hak untuk berkomunikasi) dan hak untuk dilayani oleh media.
2. Organisasi dan isi media seyogyana tidak tunduk pada pengendalian politik, yang dipusatkan atau pengendalian birokrasi Negara.
3. Media seyogyana untuk audiensnya dan bukan untuk organisasi media, para ahli atau nasabah media tersebut.
4. Kelompok, organisasi dan masyarakat local seyogyanya memiliki media sendiri.
5. Bentuk media dalam skala kecil, interaktif, dan partisipasif lebih baik daripada media berskala basar, satu arah dan diprofesionalkan.
6. Kebutuhan social tertentu berkaitan dengan media massa tidak cukup diungkapkan melalui tuntutan konsumen perseorangan, Negara dan berbagai lembaga utamanya.
7. Komunikasi terlalu penting untuk diabaikan oleh para ahli.