Senin, Juli 27, 2009

Sistem Media Massa Venezuela

Pendahuluan

Venezuela diklasifikasikan oleh World Bank sebagai negara berkembang pendapatan menengah keatas dengan GDP/kapita sebesar 6,070 US$ (2006). Walaupun sebagai negara berkembang, venezuela bisa saja berpotensi menjadi negara adidaya seperti Amerika Serikat. Ini karena industri minyak Venezuela menguasai simpanan minyak sampai 1,3 triliun barrel. Jumlah ini sama dengan seluruh jumlah persediaan minyak seluruh dunia. Sebagai penghasil minyak terbesar di dunia dan keberaniannya keluar dari IMF dan World Bank setelah melunasi semua hutangnya, Venezuela berpotensi untuk menjadi negara adidaya.

Rumusan Masalah
  1. Bagaimanakah sistem media massa yang diterapkan di Venezuela?
  2. Mengapa sistem media massa itu dipilih ?

Kerangka Teori
  1. Teori Pers Libertarian
  2. Teori Media Demokratik Partisipan

Gambaran Umum
  • Venezuela merdeka pada tanggal 5 Maret 1811
  • Ibukota : caracas.
  • Presiden sekarang : Hugo Chávez FrÌas
  • Nama resmi Negara: Republik Venezuela
  • Wilayah : Amerika Selatan
  • Bahasa nasional dan bahasa resminya adalah bahasa spanyol. 31 bahasa daerah juga masih sering digunakan termasuk guajibo, pemon, wayuu dan bahasa yanomaman.
  • Mayoritas agama yang dianut dianut penduduk Venezuela adalah Roman Katolik.
  • Etnik penduduk Venezuela berasal dari bangsa Spanyol, Italia, Portugis, Jerman, Arab, Afrika, penduduk asli Venezuela.
  • Perekonomian venezuela tergantung pada industri minyak bumi
  • Venezuela mulai merubah UU-Negaranya yang tadinya Liberal menjadikannya Negara yang Sosialis, terutama semenjak kepemimpinan Hugo Chaves. Langkah-Langkah yang dilakukan Hugo Chaves untuk merubah Venezuela menjadi Negara sosialis : Penguasaan atas pemerintahan dan parlemen, selanjutnya yakni merombak UUD negara yang menjadikan Venezuela negara sosialis. Selain itu,melaksanakan program nasionalisasi migas dan membangun budaya dan kekuatan tentara rakyat untuk siap berperang.

Sistem Media Massa

Negara venezuela tidak memiliki total kontrol atas media karena sebagian besar media massa dimiliki swasta. Hal ini terlihat dari data yang menyebutkan 79 dari total 81 channel TV adalah milik swasta,706 dari 709 adalah stasiun radio swasta, dan semua koran 118 sifatnya pribadi. Selain itu, Presiden Hugos Chaves memiliki program di televisi nasional “hallo president”. Dalam acara ini, rakyat bisa menyampaikan pendapat kepada presiden dan rakyat bisa mengetahui gambaran aktivitas president selama seminggu.

Contoh Media Massa di Venezuela :
  1. Surat kabar : El Nacional, Últimas Noticias, El Universal, El Mundo (Venezuela), Panorama, El Carabobeño, El Impulso, El tiempo.
  2. Radio : Union Radio Noticias, Jaringan Rumbera, La Mega, CNB Circuit, La Romántica, X Circuit, HOT 94,1, 92,9 FM, Laser, Rumba, Radio Nacional de Venezuela (RNV)
  3. Televisi : Radio Caracas Television (RCTV), Televen, Venevisión, La Tele, Canal Maximo Televisi (CMT), Puma TV, Telesol, Prisma, Globovisión, Venezolana de Televisi, TVes, Vive, teleSUR, ANTV, Televisora de Oriente, Tele Caribe, Promar, Mira TV, Telemir, Televisora Comunitaria del Oeste de Caracas (CatiaTVe), Meridiano Televisi, URBETV, Vale TV.

Kebebasan Pers

kebebasan pers di Venezuela bisa dibilang bebas karena sebagian besar media massa adalah milik swasta walaupun ada beberapa media milik pemerintah. Selain itu juga terdapat banyak media komunitas dinegara tersebut.

Ketentuan Konstitusional & Jaminan Yang Berkaitan Dengan Media

Konstitusi Venezuela telah disetujui oleh Majelis Konstitusi pada 15 Desember 1999 oleh 71 persen pemilih. Pasal 57 menjamin Venezuelans dengan "Hak untuk bebas berekspresi dengan ide," sedangkan Pasal 59 janji yang tepat diperlukan untuk mengakses informasi, benar dan adil, tanpa sensor.

Analisis

  1. Teori Pers libertarian : Mayoritas media massa dikuasai oleh swasta. Dimana media massa dimiliki oleh orang-orang kaya.
  2. Teori media demokratik partisipan : Rakyat Venezuela tidak lagi menjadi korban dari system demokrasi tanpa partisipasi rakyat. Setiap perubahan penting yang dilakukan pemerintahan Venezuela, rakyat harus ditanyakan dan menjadi penentu, salah satunya tercermin dalam referendum persyaratan perubahan / amandeman. Selain itu terdapat banyak televisi komunitas, seperti Bolívar TV, TV Puerto, Vida TV dan masih banyak yang lainnya.
Kesimpulan

Sistem media massa yang digunakan oleh negara venezuela dapat disimpulkan berdasarkan 4 teori pers siebert dkk adalah teori pers libertarian. Selain itu juga berdasarkan teori media demokratik partisipan.

Hal ini disebabkan karena venezuela bisa dibilang negara yang sedang transisi dari liberal menuju sosialis. Sampai sekarang di Venezuela masih ada kelompok oposisi yang menginginkan sistem liberal tetapi mayoritas rakyat miskin menginginkan sistem sosialis. Selain itu apabila ditanya apakah sosialisme di Venezuela sudah terwujud? Sayangnya belum. Ini merupakan satu kelemahan dari revolusi Venezuela yang harus dihadapi. 10 tahun sudah berlalu semenjak terpilihnya Hugo Chavez sebagai presiden, 4 tahun semenjak deklarasi Hugo Chavez bahwa revolusi Venezeula adalah revolusi yang bercita-citakan sosialisme, tetapi sistem ekonomi Venezuela masih didominasi oleh kapitalis. Negara Venezuela masihlah berbentuk Negara borjuis yang dipenuhi oleh elemen-elemen birokrasi korup dari pemerintahan yang lama, yang secara sengaja menyabotase usaha-usaha Chavez dari dalam. Karena itulah sistem media massa venezuela masih belum jelas, apakah menganut demokratik partisipan atau menganut libertarian.

TEORI SISTEM MEDIA MASSA KONTEMPORER

Teori Media Pembangunan

Teori ini berkembang dinegara-negara berkembang. Teori ini muncul karena adanya beberapa kondisi yang mana teori-teori pers yang ada tidak didukung adanya infrastruktur komunikasi, ketrampilan professional, sumber daya produksi, budaya yang dianut, tersedianya audiens dan ketergantungan secara umum pada produk tegnologi, ketranpilan dan budaya. Masyarakat dalam Negara berkembang sangat menginginkan pembangunan ekonomi, politik, social, budaya dan sebagainya, sehingga secara normative media harus bermuara pada hal-hal tersebut.

Tujuan dari teori ini adalah :
  1. Mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
  2. Mendukung usaha kejar ketertinggalan cultural dan informasi dibanding Negara maju.
  3. Mendukung demokratisasi.
  4. Mendukung usaha menggalang solidaritas dengan Negara-negara berkembang lainnya.
Prinsip teori pembangunan :
  1. media menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sesuai dengan kebijakan nasional.
  2. Kebebasan media dibatasi oleh prioritas ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat.
  3. Memprioritaskan isi tentang kebudayaan dan bahasa nasional.
  4. Media memprioritaskan informasi tentang Negara yang sedang berkembang.
  5. Para wartawan dan karyawan media memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam mengumpulkan informasi dan penyebarluasan.
  6. Untuk kepentingan pembangunan Negara memiliki campur tangan dengan : membatasi operasi media, sensor, subsidi, otoritas dan pengendalian langsung dapat dibenarkan.

Teori Media Demokratik Partisipan

Teori ini sebenarnya merupakan reaksi dari ragam teori normative media dalam mesyarakat liberal, tetapi telah bergabung dengan system media pembangunan yang menekankan pada “masyarakat” sebagai titik sentral – keterlibatan masyarakat dan komunikasi secara horizontal. Teori media Demokratik Partisipan berkembang di tengah semakin kuatnya kritik terhadap praktek media massa yang mengarah pada monopoli dan dominasi media massaa besar yang didukung oleh kekuatan modal. Teori Media Demokratik Partisipan berusaha menjawab kebutuhan masyarakat untuk menggunakan media. Teori ini mendukung pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi lokal yang relevan, hak untuk menjawab dan hak untuk menggunakan informasi dalam interaksi dan aksi sosial pada skala kecil dari setting komunitas, kelompok-kelompok kepentingan dan sub kultur.

Secara praktis, teori ini dapat dilihat pada keberadaan beragam media massa di tengah masyarakat, misalnya : pers alternatif/pers bawah tanah, radio “gelap”, televisi kabel komunitas, mikro media di pedesaan, media rukun tetangga, majalah dinding, dan media untuk wanita dan etnik minoritas. Istilah “Demokratik Partisipan” menunjukkan kekecewaan publik terhadap partai politik dan sistem media yang telah mapan dan ternyata gagal dalam menjalin hubungan dengan masyarakat.

Prinsip teori media demokratik partisipan :
  1. Setiap warga Negara secara individu dan kelompok minoritas mamiliki hak untuk pemanfaatan media (hak untuk berkomunikasi) dan hak untuk dilayani oleh media.
  2. Organisasi dan isi media seyogyana tidak tunduk pada pengendalian politik, yang dipusatkan atau pengendalian birokrasi Negara.
  3. Media seyogyana untuk audiensnya dan bukan untuk organisasi media, para ahli atau nasabah media tersebut.
  4. Kelompok, organisasi dan masyarakat local seyogyanya memiliki media sendiri.
  5. Bentuk media dalam skala kecil, interaktif, dan partisipasif lebih baik daripada media berskala basar, satu arah dan diprofesionalkan.
  6. Kebutuhan social tertentu berkaitan dengan media massa tidak cukup diungkapkan melalui tuntutan konsumen perseorangan, Negara dan berbagai lembaga utamanya.
  7. Komunikasi terlalu penting untuk diabaikan oleh para ahli.

Minggu, Juli 12, 2009

Teori Pers Tanggungjawab Sosial & Teori Pers Soviet Komunis

Teori Pers Tanggungjawab Sosial

Teori ini bisa dikatakan perbaikan dari teori libertarian. Teori ini muncul karena teori libertarian dirasa terlalu bebas, masyarakat menginginkan teori yang bebas tetapi ada batasannya sehingga muncullah teori tanggung jawab sosial. Teori tanggungjawab sosial berkembang di AS pada abad 20.

Dalam teori ini masyarakat diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya atau kebebasan mencari kebenaran tetapi harus ada tanggungjawab yang sepadan. Tujuan dari teori ini adalah Memberikan informasi, menghibur, menjual, tapi terutama mengangkat konflik pada forum diskusi. Disini media dikontrol dengan pendapat masyarakat, tindakan konsumen serta etika yang ada. Selain media dikontrol, media tidak boleh menulis tulisan yang melanggar hak-hak pribadi yang diakui oleh hukum,dilarang melanggar kepentingan vital masyarakat.

Disini media massa dimiliki swasta kecuali jika pemerintah harus mengambil demi kelangsungan pelayanan terhadap masyarakat. Yang membedakan dari teori lainnya adalah Media massa harus menerima tanggungjawabnya terhadap masyarakat dan kalau tidak, harus ada pihak yang mengusahakan agar media mau menerimanya.

Kelebihan sistem pers tanggungjawab sosial :
  1. Masyarakat bebas mengeluarkan pendapat atau mencari kebenaran yang bertanggungjawab sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.
  2. Antara hak masyarakat dan pemerintah bisa seimbang.
Kekurangan sistem pers tanggungjawab sosial :
  1. Pemerintah bisa saja menggunakan lembaga atau organisasi yang mengontrol sistem penyiaran sebagai kedok untuk mencapai kepentingannya.
  2. Ekspresi yang ingin dituangkan oleh masyarakat masih dibatasi oleh peraturan yang ada sehingga tidak semua bentuk ekspresi dapat dipublikasikan melalui media. Contohnya saja gambar yang berbau porno, menurut seniman itu seni tetapi bagi orang lain itu pornografi yang tidak patut dipublikasikan sehingga media tidak boleh menyiarkannya.

Teori Pers Soviet Komunis

Teori ini bersumber pemikiran Marxis, Leninis, dan Stalinis dengan campuran pembauran pikiran Hegel serta pandangan orang Rusia abad 19. Tujuan utama teori ini adalah memberi sumbangan bagi keberhasilan dan kelanjutan dari sistem sosialis Soviet, dan terutama bagi kediktatoran Partai.

Disini media hanya boleh digunakan oleh anggota-anggota partai yang setia saja.Media dikontrol dengan pengawasan ketat serta tindakan-tindakan ekonomi dan politik pemerintah. Selain itu, media tidak boleh mengkritik tujuan partai dan kebijaksanaannya. Yang membedakan dari teori lainnya adalah Media massa adalah milik negara dan media yang dikontrol sangat ketat semata-mata merupakan kepanjangan tangan-tangan negara.

Kelebihan sistem pers tanggungjawab sosial :
  1. Pers diijinkan melakukan kritik tetapi ada patokan yang jelas. Wartawan boleh mengkritik orang termasuk yang ada di birokrasi tingkat tinggi, tetapi tidak boleh mengkritik institusi.
  2. Sistem soviet tidak mengenal motif mencari keuntungan dari komunikasi massa, karenanya yang dihargai bukan pendapatan tetapi efeknya dalam masyarakat.
Kekurangan sistem pers tanggungjawab sosial :
  1. Apabila pers akan mengkritik harus melalui ijin para pemimpin partai.
  2. Media massa menjadi alat dalam kegiatan negara yang tidak boleh pemilikan swasta sebagaimana halnya industri berat.
  3. Paham ini berdasarkan pandangan bahwa pers bebas tidak untuk memperdagangkan informasi, tetapi untuk mendidik massa dan mengorganisasikan mereka dibawah bimbingan tunggal partai untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Metta Widyaningrum (153070201/B)